Pasardana.id - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tengah membahas wacana penerapan skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 2025.
"Lagi dibahas, kita upayakan masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik," kata Budi Karya di Kompleks DPR RI, Kamis (29/8).
Hanya saja, dia belum bisa memastikan jika wacana tersebut bakal betul-betul diimplementasikan. Pasalnya, rencana tersebut awalnya muncul dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025.
Namun, ada beberapa opsi perbaikan yang akan dilakukan untuk skema public service obligation (PSO) alias subsidi, salah satunya perbaikan pada sistem tiket elektronik KRL Jabodetabek.
Perbaikan akan dilakukan dengan menerapkan tiket elektronik berbasis NIK bagi pengguna KRL.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, mengungkap bahwa tahapan pembahasan subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK cukup panjang.
Dia bilang, pihaknya perlu melakukan studi internal lintas sektoral bersama operator. Setelah tahap tersebut ditempuh, barulah pihaknya melakukan konsultasi publik.
Oleh karena itu, Adita menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif KRL Jabodetabek. Sebab, jika skema subsidi
lewat NIK yang memang diterapkan, sumber data NIK juga harus dipastikan.
"Sampai saat ini kita belum ada rencana (menaikkan tarif KRL)," tukasnya.
加载失败()