Bertemu Dubes Norwegia, AHY Jamin Kepastian Hukum Tanah buat Investor

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menerima kunjungan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Rut Kruger Griven di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (9/07/2024).

Pertemuan tersebut membahas tentang kepastian investasi dari Norwegia ke Indonesia melalui kepastian hukum atas tanah. Hal ini diupayakan oleh Kementerian ATR/BPN melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mendorong pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia.

AHY menganggap bahwa Norwegia sebagai salah satu negara maju di Eropa yang layak menjadi mitra dagang dan investor strategis, khususnya di bidang perdagangan dan investasi.

"Saya berharap pertemuan ini mampu membangun hubungan yang baik bagi kedua negara serta membawa kemakmuran bagi masyarakat Indonesia dan Norwegia," kata AHY, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (10/7/2024).

Saat ini, Kementerian ATR/BPN mencatatkan sebanyak 114 juta bidang tanah telah terdaftar melalui program PTSL. Ditargetkan pada tahun 2024 ini sebanyak 120 juta bidang tanah terdaftar. Hal ini telah disampaikan AHY beberapa waktu yang lalu.

"Program PTSL juga baik. Target kita di akhir tahun ini 120 juta bidang tanah terdaftar dan hari ini sudah bisa dikatakan 114 juta sekian, menuju 115 juta bidang tanah yang akan terdaftar. Artinya kita perlu terus mengejar," kata AHY, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Begitu pula dengan sertifikat tanah elektronik, AHY mengatakan bahwa jumlah tanah yang terdaftar terus bertambah dari waktu ke waktu. Namun demikian, ia belum dapat merincikan berapa keseluruhan tanah yang tersertifikasi elektronik.

AHY menegaskan, program PTSL hingga sertifikasi elektronik sangat penting dalam menjamin kepastian hukm bagi masyarakat di Tanah Air demi menghindari konflik-konflik pertanahan hingga mafia tanah. Selain itu, sertifikat juga bermanfaat secara ekonomi karena memiliki nilai tambah yang bisa dimanfaatkan.

"Sertifikat tadi tentunya punya nilai tambah ekonomi. Ini yang bisa kita hadirkan karena keadilan kesejahteraan dan kepastian hukum ini erat hubungannya. Kami ingin masyarakat bukan hanya lebih tenang hidupnya karena punya sertifikat, sehingga tidak mudah digusur, diserobot tanahnya oleh siapapun, termasuk mafia tanah, tapi juga sertifikat itu bisa dijaminkan untuk modal usaha," jelasnya

AHY menambahkan, sejak tahun 2017 silam hingga saat ini program PTSL dan sertifikasi tanah telah mampu mendatangkan nilai ekonomi hingga Rp 6.600 triliun. Nilai tambah ekonomi ini harapannya bisa terus berputar sehingga menghaditkan manfaat besar bagi masyarakat.

Simak juga Video 'AHY Soal 2.086 Ha Lahan IKN Bermasalah: Tinggal Tunggu Eksekusi':

[Gambas:Video 20detik]