INACA Bingung Industri Penerbangan Masuk Barang Mewah atau Transportasi Umum

Indonesia National Air Carriers Association (INACA) meminta pemerintah untuk menegaskan terkait status industri penerbangan Indonesia. Apakah masuk kategori kebutuhan pokok transportasi umum atau masuk dalam barang mewah. Hal ini menyusul adanya kenaikan PPN 12% terhadap barang mewah yang akan diterapkan awal 2025.

"Peningkatan kebijakan yang tegas dari pemerintah terkait posisi bisnis penerbangan (transportasi udara), apakah termasuk barang mewah atau sebaliknya termasuk barang kebutuhan pokok transportasi umum bagi masyarakat," kata Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).

Denon menyampaikan bahwa ketegasan terkait status tersebut penting lantaran akan berpengaruh terhadap pajak-pajak yang dikenakan dan akhirnya akan dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk harga tiket.

Di mana saat ini transportasi udara dikenakan berbagai pajak dan bea masuk. Hal ini berbanding terbalik pada transportasi umum di darat dan lautan yang mendapatkan relaksasi pajak dan bea masuk.

Menurutnya, transportasi udara berperan penting dalam menghubungkan masyarakat dari satu pulau ke pulau lainnya. Dan jika transportasi udara masih dikenakan berbagai pajak dan bea masuk akan membuat tiket pesawat menjadi mahal.

"Padahal transportasi udara sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang wilayahnya berbentuk kepulauan, baik untuk melancarkan pergerakan orang maupun barang ke seluruh pelosok tanah air sehingga mempunyai multiplier effect besar terhadap perekonomian nasional," katanya.

Selain penegasan status industri penerbangan, Denon juga meminta pemerintah melanjutkan kembali pembahasan permasalahan industri penerbangan secara komprehensif mulai dari bisnis dan operasional penerbangan, termasuk aspek-aspek pendukung seperti regulasi, tarif dan infrastrukturnya.

Lalu perlu adanya perhatian terhadap kondisi finansial maskapai penerbangan terutama maskapai penerbangan berjadwal dan perintis yang saat ini sedang memiliki tantangan finansial yang besar. Peningkatan perhatian ini berguna unuk mengingat maskapai ini sebagai aktor utama di industri penerbangan yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia.

"Peningkatan perhatian terkait penerbangan perintis untuk masyarakat di pelosok-pelosok tanah air yang membutuhkannya dengan melakukan perbaikan peraturan dan kebijakan yang berlaku saat ini," katanya.

Kemudian, ia meminta pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih serius dalam implementasi safety management system (SMS) dan peningkatan safety culture dalam operasional penerbangan dari semua stakeholder baik itu regulator (pemerintah), operator penerbangan (maskapai, bandara, MRO dll), dan masyarakat.

Hal tersebut mengingat kondisi keselamatan penerbangan global dan nasional yang menantang pada akhir-akhir ini dan adanya kekhawatiran backlog beberapa spareparts penting dari pesawat yang banyak dioperasikan maskapai penerbangan di tahun 2025 mendatang.