Pengusaha Elektronik Curhat Banjir Barang Impor Murah

Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) mengungkapkan kondisi iklim usaha di industri manufaktur sedang menghadapi tantangan serius akibat banjirnya importasi produk jadi dengan harga murah di pasaran.

"Saat ini sebagian besar pelaku industri manufaktur di Indonesia, khususnya produsen elektronik sedang menghadapi tantangan yang cukup berat terutama karena banjirnya importasi produk jadi dengan harga murah," kata Sekretaris Jenderal Gabel, Daniel Suhardiman dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Daniel mengatakan, banjirnya barang impor bisa berdampak terhadap ketidakpastian investasi di Indonesia, khususnya bagi sektor industri elektronika. Ia menilai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor berpotensi membuka serbuan impor produk jadi.

Menurutnya, saat pemberlakuan Permendag 36/2023, hampir semua produsen peralatan asli (Original Equipment Manufacturer/OEM) di China telah melakukan kontak untuk rencana kerja sama dengan sejumlah produsen elektronika dalam negeri.

"Namun, dengan dibatalkannya Permendag 36/2023 dan diganti menjadi Permendag 8/2024, otomatis mereka (produsen OEM) ini secara sepihak mundur dari rencana kerja sama tersebut," ungkap Daniel.

Bahkan kata Daniel, ada beberapa anggota Gabel yang telah menambah investasi, tetapi akhirnya hanya jadi beban biaya setelah aturan baru.

"Jadi, idealnya pemerintah lebih baik dapat mengembalikan penerapan regulasinya melalui Permendag 36/2023. Sebab, dengan Permendag 36/2023, diberlakukan adanya pertimbangan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian, yang dapat bertujuan melindungi industri dalam negeri," ujar Daniel.

Selama penerapan pertek tersebut, Gabel melihat tidak ada yang menghambat kegiatan produksi para anggotanya. Malah, dengan ditiadakan lagi pertek, Indonesia kehilangan salah satu instrumen penting pengendalian impor.

"Padahal, regulasi pengendalian impor itu sangat normal dan banyak negara yang melakukannya. Ini menjadi sebuah kepastian hukum bagi para investor di Indonesia," imbuhnya.

Bahkan, Permendag 8/2024 dinilai membuat sejumlah investor China membatalkan rencananya menanamkan modal di Indonesia. "Ada investor Tiongkok yang ingin membangun industri elektronik di Indonesia karena imbas perang dagang RRT dan Amerika Serikat," ungkap Daniel.

Relokasi fasilitas manufaktur asal Tiongkok itu nantinya untuk memenuhi permintaan pasar ekspor mereka. "Tetapi mereka juga menilai proteksi perdagangan Indonesia lemah karena adanya penerapan Permendag 8/2024," tandasnya.

Ia berharap pemerintah serius menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi-regulasi yang pro bisnis bagi para pelaku industri dalam negeri.

"Kami percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat dalam melindungi industri dalam negeri, karena melalui peningkatan kinerja industri akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi," katanya.